Postingan

Menampilkan postingan dengan label Peraturan

Kebijakan Umum Dana Desa dan TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN,PENGGUNAAN, MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA

Gambar
Kebijakan Umum Dana Desa : Perkembangan Desentralisasi Fiskal Filosofi Lahirnya UU Desa Dasar Hukum Kewenangan Desa Sumber Keuangan dan Pendapatan Desa Roadmap Dana Desa Postur, Kebijakan dan Tantangan APBN 2015 Isue Krusial TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA : Dasar Hukum Pokok - Pokok Perubahan PP 60/2014 Penganggaran Dana Desa Perhitungan Alokasi Dana Desa Penyaluran Dana Desa Penggunaan Dana Desa Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Pembagian Tugas dalam Rangka Pelaksanaan UU Desa dan Persiapan Penyaluran Dana Desa TA 2015 Link Download : Paparan Menteri Keuangan Paparan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Download lengkap Paparan Menteri Keuangan dan DJPK sumber : http://www.kemendesa.go.id/index.asp

Pedoman Pendampingan Desa, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan Panduan Rekrutmen Pendamping desa

Gambar
Pedoman  Pendampingan  Desa meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan, Petunjuk Teknis Pendampingan . Panduan Rekrutmen Pendamping. Pedoman Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Panduan Penyelesaian PNPM-MPd; Panduan Penataan Kegiatan Permodalan Pasca PNPM-MPd; Panduan Penataan Sarana Prasarana Pasca PNPM-MPd Proses persiapan untuk pelaksanaan UU Desa yang akan mulai pada bulan april 2015 masih menyisakan pertanyaan kapan akan secara jelas akan dilaksanakan...? semoga informasi ini bisa menjawab dan juga menambah wawasan kita tentang Pelaksanaan UU Desa. Download lengkap hasil Rakornas Kemendesa 2015 : Rakornas Kemendesa 2015 Buku Saku Pembangunan Desa Buku 1 KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA   Buku 2 KEPEMIMPINAN DESA Buku 3 DEMOKRATISASI DESA Buku 4 KADER DESA Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa Buku 5 DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN Buku 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Buku 7 BADAN USAHA MILIK DESA Buku 8 KETAHAHANAN MASYAR

PERMENDESA NO 4 DAN 5, TA 2015 Tentang BADAN USAHA MILIK DESA serta PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Gambar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait perdesaan No. 4 dan No. 5, menyangkut PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA serta PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 . Badan Usaha Milik Desa , selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. PERATURAN M

Buku konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa - Perpres 4 tahun 2015

Gambar
Membahas tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah hal yang menarik. Pemahaman tenang aturan main yang ada merupakan hal kunci bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Saya bukan ahli dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, tapi setidaknya dengan informasi ini bisa membantu bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah untuk lebih memahami aturan main yang ada agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bisa berjalan sesuai koridor aturan yang ada. Buku konsolidasi peraturan pemerintah tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatukan antara Perpres 54 tahun 2010, Perpres 35 tahun 2011, Perpres 70 tahun 2012 dan Perpres terbaru perubahan ke-4 yaitu Perpres 4 tahun 2015 . Link download :  Download Buku Konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah 2015 - format MSWord   sumber : Heldi Yudiyatna - http://heldi.net/ semoga bermanfaat..!

PERMENDESA NO 1, 2, 3 TA 2015 Tentang Kewenangan, Musyawarah dan Pendampingan Desa

Gambar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan lima Peraturan Menteri (Permen) terkait perdesaan. Mulai Permen menyangkut kewenangan, keuangan, musyawarah, pelatihan dan pendampingan serta Permen hal Peraturan Perdesaan Peraturan Menteri ini untuk mengatur regulasi teknis. Sehingga dalam anggaran untuk desa ada payung hukum dan rujukannya PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PERATURAN MENTERI DESA, REPUBLIK INDONESIA : NOMOR 1 TAHUN 2015 - tentang PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA. NOMOR 2 TAHUN 2015 - tentang PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA. NOMOR 3 TAHUN 2015 - tentang PENDAMPINGAN DESA Link Download : PERMENDESA NO. 1 TA 2015   PERMENDESA NO. 2 TA 2015   PERMENDESA NO. 3 TA 2015   Download UU ; PP ; PERMEN tentang Dana Desa UU ; PP ; PERMEN tentang Dana Desa   sumber : http://www.kemendesa.go.id/ind

Paparan Sosialisasi INPRES NO. 1 Tahun 2015 dan PERPRES NO. 4 Tahun 2015

Gambar
PAPARAN SOSIALISASI INPRES NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  DAN  PERPRES NO. 4 TAHUN 2015  TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 Download PDF : Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015 sumber : http://www.khalidmustafa.info/

Berita terbaru