Home Design and Ideas

Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) GOLONGAN KUALIFIKASI NILAI PROYEK BENTUK BADAN USAHA KETERANGAN Kecil  Gred 2 sampai dengan 500 juta PT, CV, Firma atau Koperasi Dapat diajukan oleh badan usaha baru berdiri   Gred 3 sampai dengan 1 milyar PT, CV, Firma atau Koperasi Hanya dapat diajukan oleh badan usaha yang telah memiliki sertiifikat badan usaha kualifikasi gred 2   Gred 4 sampai dengan 2,5 milyar PT, CV, Firma atau Koperasi Hanya dapat diajukan oleh badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi gred 3 Menengah Gred 5 sampai dengan 10 milyar PT atau Koperasi Dapat diajukan oleh badan usaha yang baru berdiri atau badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi gred 4 dengan ketentuan memiliki modal atau kekayaa

Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi (KONSULTAN) GOLONGAN KUALIFIKASI NILAI PROYEK BENTUK BADAN USAHA KETERANGAN Kecil  Gred 2  sampai dengan 500 juta PT, CV, Firma atau Koperasi Dapat diajukan oleh badan usaha baru Menengah Gred 3  sampai dengan 750 juta PT atau Koperasi Hanya dapat diajukan oleh badan usaha yang telah memilki sertifikat badan usaha kualifikasi grade 2 Besar  Gred 4  tidak terbatas PT atau PT-PMA Dapat diajukan oleh badan usaha baru yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (PMA) Download : Klasifikasi Bidang dan Sub Bidang Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL PERATURAN NOMOR : 6 TAHUN 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI Download : Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi Sertifikasi, kualifikasi, bidang sub bidang jasa konstruksi, konsultasi, SKA Konstruksi tahun 2014 _______________ Sumber : http://www.sertifikasi.biz/

Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi ulang SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya, dan permohonan baru SBU sampai dengan terbentuknya unit sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengaturan ini tentang tata cara registrasi ulang Jasa Pelaksana Konstruksi untuk SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya dan permohonan baru SBU meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan, dan penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi, penyelenggaraan registrasi, penyelenggaraan sertifikasi dan persyaratan permohonan sertifikasi.  untuk lengkapnya silakah lihat disini : Download Peraturan LPJK no. 2 tahun 2011

Nilai pengadaan di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, mulai merangkak naik menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus di lelangkan? Kalau dilelang, apakah harus ada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di masing-masing desa, sedangkan jumlah SDM yang ada masih sangat terbatas? Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Hal ini muncul karena anggaran di desa muncul dalam anggaran sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya hanya mengatur pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara umum, pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa mengedepankan prinsip swakelola atau gotong-royong namun juga bisa melalui penyedia bara

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 10 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 10 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 10 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN ASOSIASI PROFESI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 9 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 9 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 8 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 8 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 8 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 7 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 7 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 6 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 6 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board