Home Design and Ideas

PAPARAN SOSIALISASI INPRES NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  DAN  PERPRES NO. 4 TAHUN 2015  TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 Download PDF : Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015 sumber : http://www.khalidmustafa.info/

Setelah sebelumnya tiga kali mengalami perubahan yaitu dengan : Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta  Perpres Nomor 172 tahun 2014 yang baru diundangkan sejak tanggl 1 Desember 2014 lalu. (Baca : Perubahan Ketiga Atas Perpres 54 Tahun 2010).  Diawal Tahun 2015 ini Presiden Jokowi telah menandatangani : Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasannya telah diundangkan pada Tanggal 16 Januari 2015 Matriks Perbedaan Perpres 4 Tahun 2015 Terhadap Perpres Sebelumnya Untuk lengkapnya silakan download disini : Perpres No 4 tahun 2015, Penjelasan serta matriks perbedaan dengan Perpres sebelumnya

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Preview PP No 43 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Download PP No 43 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) GOLONGAN KUALIFIKASI NILAI PROYEK BENTUK BADAN USAHA KETERANGAN Kecil  Gred 2 sampai dengan 500 juta PT, CV, Firma atau Koperasi Dapat diajukan oleh badan usaha baru berdiri   Gred 3 sampai dengan 1 milyar PT, CV, Firma atau Koperasi Hanya dapat diajukan oleh badan usaha yang telah memiliki sertiifikat badan usaha kualifikasi gred 2   Gred 4 sampai dengan 2,5 milyar PT, CV, Firma atau Koperasi Hanya dapat diajukan oleh badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi gred 3 Menengah Gred 5 sampai dengan 10 milyar PT atau Koperasi Dapat diajukan oleh badan usaha yang baru berdiri atau badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha dengan kualifikasi gred 4 dengan ketentuan memiliki...

Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi (KONSULTAN) GOLONGAN KUALIFIKASI NILAI PROYEK BENTUK BADAN USAHA KETERANGAN Kecil  Gred 2  sampai dengan 500 juta PT, CV, Firma atau Koperasi Dapat diajukan oleh badan usaha baru Menengah Gred 3  sampai dengan 750 juta PT atau Koperasi Hanya dapat diajukan oleh badan usaha yang telah memilki sertifikat badan usaha kualifikasi grade 2 Besar  Gred 4  tidak terbatas PT atau PT-PMA Dapat diajukan oleh badan usaha baru yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (PMA) Download : Klasifikasi Bidang dan S...

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL PERATURAN NOMOR : 6 TAHUN 2013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI Download : Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi Sertifikasi, kualifikasi, bidang sub bidang jasa konstruksi, konsultasi, SKA Konstruksi tahun 2014 _______________ Sumber : http://www.sertifikasi.biz/

Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi ulang SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya, dan permohonan baru SBU sampai dengan terbentuknya unit sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan. Lingkup pengaturan ini tentang tata cara registrasi ulang Jasa Pelaksana Konstruksi untuk SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya dan permohonan baru SBU meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan, dan penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi, penyelenggaraan registrasi, penyelenggaraan sertifikasi dan persyaratan permohonan sertifikasi.  untuk lengkapnya silakah lihat disini : Download Peraturan LPJK no. 2 tahun 2011

Nilai pengadaan di desa yang dahulu hanya berada pada nilai Jutaan, mulai merangkak naik menjadi puluhan hingga ratusan juta. Seiring dengan semakin besarnya nilai pengadaan, maka pertanyaan mengenai metode pengadaan dan metode pemilihan penyedia barang/jasa mulai mengemuka. Apakah harus di lelangkan? Kalau dilelang, apakah harus ada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di masing-masing desa, sedangkan jumlah SDM yang ada masih sangat terbatas? Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Hal ini muncul karena anggaran di desa muncul dalam anggaran sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya hanya mengatur pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara umum, pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa mengedepankan prinsip swakelola atau gotong-royong namun juga bisa melalui penyedia bara...

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 10 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 10 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 10 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 9 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN ASOSIASI PROFESI DAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 9 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 9 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 8 TAHUN 2013 TENTANG PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN KEWENANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 8 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 8 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA TERAMPIL KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 7 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 7 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR : 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI Tampilkan Peraturan LPJKN No. 6 - 2013  Download Peraturan LPJKN No. 6 - 2013  Sumber : LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI LPJK  Construction Service Development Board  

Bidang dan Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) Bidang Arsitektur No Kode Sub Bidang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21001 21002 21003 21004 21005 21006 21007 21101 21102 21103 21201 21202 21301 Perumahan tunggal dan koppel Perumahan multi hunian Bangunan pergudangan dan industri Bangunan komersial Bangunan-bangunan non perumahan lainnya Fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi Pertamanan Pekerjaan pemasangan instalasi asesori bangunan Pekerjaan dinding dan jendela kaca Pekerjaan interior Pekerjaan kayu Pekerjaan logam Perawatan gedung / bangunan Bidang Sipil No Kode Sub Bidang 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 22001 22002 22003 2200...